Pangkalpinang-Kepala Dinas PUPRPRKP Jantani Ali membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampaikan permasalahan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait infrastruktur, pada Rabu (06/03/2024).
Forum ini sebagai langkah untuk mensinkronisasi prioritas dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga dapat memacu percepatan pembangunan daerah.
“Apa yang nanti diusulkan dan dibutuhkan kabupaten/kota bisa terakomodir dan bisa dilaksanakan karena banyak permasalahan terkait kebutuhan infrastruktur-infrastruktur yang berkaitan dengan masyarakat, karena di kabupaten kota infrastruktur kemasyarakatan itu langsung bersentuhan dengan masyarakat,”katanya.
Dari bidang Perumahan dan Permukiman, dimulai dari kebutuhan air bersih pengentasan kemiskinan dan termasuk permasalahan stunting dan sanitasi. Karena stunting bukan hanya dari gizi makanan saja namun pengaruh dari lingkungan sekitarnya seperti air bersih dan sanitasi. Di beberapa tahun belakangan ini Dinas PUPRPRKP sudah memulai pembangunan cubluk untuk masyarakat yang menggunakan septic tank yang berstandar hingga tidak rembes dan mencemari air minum yang ada di masyarakat.
Selain itu juga Jantani menyampaikan tidak kalah pentingnya adanya penanganan banjir seperti di kota Pangkalpinang yang berada di cekungan dan dekat sekali dengan laut. “Ketika hujan ada beberapa daerah gampang sekali tergenang, Dinas PUPR bersama BWS akan berkoordinasi antara Kabupaten Bangka Tengah dengan kota Pangkalpinang”tuturnya.
Ia menyebutkan untuk pembebasan lahan dari kolong Pedindang akan dilakukan oleh Kabupaten/kota menggunakan DABA dan kegiatan fisiknya dari Kementerian maka itu perlunya saling bersinergi dan berkoordinasi.
Selanjutnya permasalahan adalah terkait jalan walau rata-rata jalan di provinsi dalam kondisi mantap di atas 90%, namun secara teknis belum memenuhi syarat teknis, termasuk jalan provinsi lebar jalan di beberapa ruas hanya 4,5 meter dengan kondisi umur jalan yang sudah harus dilakukan pembaharuan.
“Yang cukup crowded menuju Kota Pangkalpinang maka hal ini kami ingin secara resmi memohon untuk adanya pelebaran menuju kota ini, akan kita rencanakan dan sinkronisasikan dengan baik sehingga nanti lahan sudah dibebaskan baru kita ajukan ke kementerian,”ungkapnya.
Di akhir sambutannya Jantani berharap kepada Kabupten/ kota untuk gencar mensosialisasikan ke masyarakat untuk menjaga infrastruktur yang telah dibangun. “Provinsi dan kementerian tidak punya wilayah, jadi yang berperan besar adalah kabupaten/kota sudah mulai mensosialisasikan kegiatan yang bersifat penerangan ke masyarakat bahwa infrastruktur yang sudah kita buat ini harus kita jaga dan yang bisa menjaga itu masyarakat harus ada rasa memiliki terhadap infrastruktur yang kita bangun,”tutupnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber perwakilan dari BAPPEDA, BPPW, BPJN, BWS, Balai Penyediaan Perumahan Sumatera V yang menyampaikan tentang kegiatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan rencana kegiatan di tahun 2024 dan desk untuk kabupaten/kota untuk mengusulkan rencana program dan kegiatan.
