Pangkalpinang – Dinas PUPRPRKP mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi daerah terkait Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM) di Bertempat di Ruang Rapat BAPPEDA, pada Jumat (11/10/2024) yang dihadiri oleh perwakilan kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan terkait.
FGD ini bertujuan merumuskan pedoman kebijakan untuk meningkatkan penyediaan air minum yang berkualitas dan terintegrasi di seluruh wilayah Bangka Belitung.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah mendukung pencapaian program Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2045, terutama untuk tujuan kesehatan serta air bersih dan sanitasi,” kata Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Martini dalam sambutannya.
FGD ini juga membahas target Universal Access 100-0-100, yang mencakup akses penuh terhadap air minum, pengentasan kawasan kumuh, dan peningkatan sanitasi. Forum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pengelolaan sistem penyediaan air minum yang lebih efektif.
“FGD ini menjadi penting sebagai panduan bagi perangkat daerah dan stakeholder dalam mengembangkan SPAM di Bangka Belitung dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Selain itu, kegiatan ini juga membuka peluang bagi masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air minum di daerah mereka masing-masing”ungkapnya.
Salah satu sasaran utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur air minum melalui dukungan infrastruktur SPAM yang lebih baik. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan rasio Sambungan Rumah (SR), memperbaiki layanan air minum di kawasan permukiman dan pesisir, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air minum.
Namun, sejumlah tantangan teknis dalam pembangunan SPAM di Bangka Belitung masih menjadi perhatian utama. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain penurunan kualitas air baku akibat aktivitas pertambangan, penurunan debit air baku, serta kerusakan pada instalasi pengolahan air. Selain itu, cakupan layanan air minum masih rendah dan distribusi air belum kontinyu akibat kendala teknis.
Aspek non-teknis juga menjadi perhatian dalam FGD ini. Masalah seperti belum tercapainya Full Cost Recovery (FCR), tingginya biaya operasional, tarif dasar air yang tidak menutupi biaya produksi, hingga rendahnya efisiensi penagihan, menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Selain itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan SPAM juga masih perlu ditingkatkan.
Melalui FGD ini, diharapkan kebijakan yang dirumuskan dapat meningkatkan sinergi antar pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam pengelolaan SPAM. Dengan strategi yang lebih terpadu, diharapkan pada tahun 2030, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.