Pangkalpinang – Sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kabid Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bappeda Kep. Babel, Martini mengatakan komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan dasar tersebut juga sejalan dengan Agenda Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, terutama Goal 6, Goal 11, dan Goal 12. Hal tersebut disampaikan olehnya pada saat membuka Kick Off Meeting Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di ruang rapat Pulau Ketawai, Kamis (22/02/2024).
Pada tahun 2023, menurut Martini, capaian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk akses air sanitasi layak 93,21% (target 2024 90%), akses sanitasi aman 6,12% (target 2024 15%), BABS terbuka 1,85% (target 2024 0%), penanganan sampah 51,45% (target 2024 80%), dan pengurangan sampah 1,79% (target 2024 20%).
"Arah kebijakan nasional 2025-2029, di bidang sanitasi terdapat perubahan paradigma dari target sanitasi layak dan aman menjadi aman dan berkelanjutan sebesar 30%. Artinya dengan capaian akses sanitasi aman 2023 di provinsi 6,12% masih terdapat gap 23,88% atau 96.500 rumah tangga," kata Martini.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-1037/Kep/Bangda/2023 tentang Penetapan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2024, lokasi PPSP 2024 telah ditetapkan di semua kabupaten/kota. Martini menegaskan bahwa diperlukan komitmen bersama di pemerintah daerah dalam menjalankan percepatan pembangunan sanitasi permukiman sesuai jadwal yang ada agar pelayanan dasar di bidang sanitasi dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Selain itu, diperlukan upaya sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kabupaten/kota dan pemerintahan desa dalam meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi berbagai pihak untuk percepatan layanan sanitasi berkelanjutan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan stunting.
Dalam pelaksanaannya, tambah Martini, tentu harus didukung dengan penilaian resiko kesehatan lingkungan, dokumen studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) pada dinas kesehatan, dan perencanaan sanitasi yang baik, seperti dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah yang membidangi sanitasi.
"Kami mengharapkan dukungan dari berbagai pihak agar pelaksanaan rapat pembukaan Kick Off Meeting PPSP ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama," Martini menyampaikan.
