Negara berkembang belum mengoptimalkan e-government karena masih terkendala akan politik, sosial dan ekonomi. Hambatan ini perlu dicari solusinya dikarenakan keuntungan dan revolusi teknologi informasi yang sangat pesat (Ndou, 2004). E-government memberikan solusi yang sangat besar dalam mencari inovatif untuk mencapai cita-cita bangsa oleh rakyat dan untuk rakyat (Fang, 2002). Di Indonesia, perkembangan aplikasi sistem informasi dalam perwujudan e-government sangat berkembang pesat. Per Januari 2014, program aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) telah diimplementasi di 364 pemda dari 527 pemerintah daerah yang ada atau sebanyak 69,07% (BPKP, 2014). Ditambah lagi, secara umum pemerintah belum memanfaatkan dengan optimal information communication and technology (ICT) dalam proses kerjanya. Hal ini tercermin dari masih rendahnya peringkat Indonesia di antara negara-negara di Asia Tenggara dan Indonesia masih menduduki peringkat ketujuh dalam e-Government Readiness, dan secara global menduduki peringkat 106 (Bappenas, 2010). Oleh sebab itu, dikembangkanlah teknologi jaringan komputer baik yang menggunakan kabel ataupun nirkabel. Perkembangan jaringan komputer merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dielakkan lagi.
Jaringan komputer nirkabel atau wireless network merupakan teknologi jaringan komunikasi dan informasi yang tidak menggunakan kabel. Jaringan ini akan membutuhkan menara komunikasi untuk menempatkan atena pemancar sinyal (jaringan akses) untuk memberikan layanan kepada pengguna disekitarnya. Transmisi data antar SKPD melalui menara dapat meningkat seiring dengan pengembangan perkantoran baru. Menara transmisi bertambah mengakibatkan penambahan menara-menara baru jika tidak dikendalikan mengakibatkan hutan menara atau polusi visual pada kawasan. Dari kondisi itu, maka perlu dipikirkan bagaimana merencanakan dan mengendalikan pertumbuhan serta menata menara-menara tersebut. Dari latar belakang di atas penelitian ini mengambil tema yaitu bagaimana menganalisis lokasi menara Wirless Lokal Area Network (WLAN) dan merancang desainnya pada kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengedepankan unsur estetika kawasan.
KAJIAN ALOKASI LOKASI FASILITAS
Manusia secara naluriah selalu akan mengalami suatu proses dalam pemenuhan kebutuhannya. Manusia akan mencari suatu pusat pemenuhan kebutuhan yang paling terdekat, mudah, dan murah dicapai serta sesuai dan dapat memenuhi selera kebutuhannya. Begitu juga, pihak penyedia jasa tersebut akan selalu mempertimbangkan penempatan kegiatannya sebagai pelayanan kebutuhan yang memenuhi persyaratan agar mudah menarik dan memperoleh konsumen dalam hal ini operator komputer, lokasi yang mudah dicapai, strategis dalam arti dapat dicapai dari semua arah secara merata dan dapat memperoleh keuntungan besar (Sujarto, 1989: 30). Jarak fasilitas tersebut sedekat mungkin dalam memberikan pelayanan optimum. Prinsip-prinsip fasilitas publik (Rushton, 1979).
- Aggregate Distance Minimization yang mana, jarak rata-rata setiap pengguna fasilitas ke fasilitasnya terdekat.
- Minimax Distance yang mana, jarak terjauh setiap pengguna fasilitas terdekatnya adalah minumum.
- Equal Assignment yang mana, jumlah penggunan fasilitas pada area sekitar tiap fasilitas sedapat mungkin seimbang.
- Threshold Constraint yang mana, jumlah pengguna fasilitas pada area sekitar fasilitas selalu lebih besar dari yang ditentukan.
- Capacity Constraint yang mana, jumlah pengguna fasilitas pada area sekitar fasilitas harus lebih kecil dari yang ditentukan.
Walter Christaller pada tahun 1993 menulis buku Central Place In South Germany menyebutkan luasan kota dan jumlah, serta distribusinya dalam suatu wilyah. Christaller melihat ada jangkauan suatu pasar dari setiap komoditasnya ada batas jangkauan (range) dan ada batas minimal dari luas pasarnya agar produsen tetap berproduksi. Wilayah pemasaran minimal inilah disebut threshold. (Tarigan ed, 2012:79).
ANALISIS ALOKASI METODE SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL
Klasifikasi citra digital terdiri dari dua metode yaitu klasifikasi supervised dan klasifikasi unsupervised. Peta tematik yang dihasilkan ini menggunakan metode supervised dimana dapat digunakan dalam pemanfaatan tata guna lahan yang eksisting. Dimana metode ini peneliti mendefinisikan skema kelas informasi berdasarkan lapangan seperti kolam, vegetasi, perkantoran, permukiman, lahan terbuka dan sebagainya. Kita dapat memilih area sampel kelas spektral pada citra, kemudian mendefinisikan informasinya sesuai dengan kelas informasi yang cocok dan dilakukan cek lapangan.
Analisa selanjutnya dapat lebih fokus pada daerah yang terdelineasi. Lalu kita dapat melakukan analisis buffering yang dilakukan setelah mendapatkan informasi peta zona potensi pembangunan menara. Analisis ini melakukan pembobotan nilai berdasarkan asumsi yang akan dibangun seperti peta kontur, peta jenis tanah, peta sebaran bangunan gedung, tinggi gedung perkantoran, peta rawan bencana dan infrastruktur eksisting.
PENUTUP
Sistem informasi tersebut adalah sebuah jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, realtime, sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Kedepan sebagai kawasan strategis provinsi, maka perlu ada pengembangan jaringan WLAN yang dinamis tetapi tidak menjadi polusi visual dalam kawasan tersebut penerapan konsep kamuflase lebih diutamakan dalam menjaga estetika kawasan. Kualitas layanan fasilitas dan peningkatan pengetahuan sumber daya manusia perlu dioptimalkan lagi, dikarenakan penerapan e-government membutuhkan pengetahuan dan keahliaan khusus.
