Pangkalpinang - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Forum Perangkat daerah, koordinasi yang dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa (18/03/2025). Acara ini dibuka oleh Kepala Bidang Bina Marga yang mewakili Kepala Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana program dan kegiatan pembangunan infrastruktur tahun 2026.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Bina Marga menyampaikan bahwa agenda utama pertemuan ini adalah koordinasi dan sinkronisasi usulan program dari berbagai daerah. “Tidak banyak yang saya sampaikan, hanya ingin menegaskan bahwa salah satu tujuan utama kita pada acara pagi ini adalah untuk berkoordinasi dan mensinkronkan rencana program serta kegiatan pada tahun 2026. Jadi saya harap, rekan-rekan semua dapat memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Hingga Senin (17/03/2025), telah masuk lebih dari 50 usulan dari enam kabupaten dan satu kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Usulan tersebut mencakup berbagai skema pendanaan, baik dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Silahkan didiskusikan, dikoordinasikan, dan disampaikan apa yang perlu disampaikan, supaya dari angka yang besar tersebut dapat mengerucut menjadi program dan kegiatan yang sangat prioritas,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Syafran menegaskan pentingnya sinergi antar pihak dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien. “Pesan saya yang terakhir, setelah acara pada hari ini saya harap rekan-rekan semua tetap terhubung, tetap berkoordinasi, supaya kita semua selalu bersinergi dan bersama-sama dalam membangun negeri ini, khususnya Negeri Serumpun Sebalai,” tambahnya.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta stakeholder terkait di bidang infrastruktur. Diharapkan, hasil dari pertemuan ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas infrastruktur lainnya yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan adanya koordinasi yang intensif ini, diharapkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat berjalan lebih optimal, terarah, dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
