Berita

Pangkalpinang — Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik pelaksanaan Sosialisasi Manajemen Risiko dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Jumat (6–7 November 2025) di Ruang OR Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Dinas PUPRPRKP Provinsi Babel menyampaikan apresiasi kepada BP3KP Sumatera V. Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat integritas, akuntabilitas, dan manajemen risiko dalam pelaksanaan program perumahan dan permukiman.“Kami menyambut baik kegiatan ini karena sosialisasi manajemen risiko dan pembangunan zona integritas menjadi landasan bagi terciptanya pelayanan publik yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Kepala Dinas.

Kegiatan sosialisasi dibuka dengan laporan Ketua Pelaksana yang menjelaskan tujuan dan latar belakang kegiatan, disusul sambutan Kepala Dinas PUPRPRKP, jantani Ali. Kegiatan hari pertama dimulai dengan pemaparan tentang Manajemen Risiko terhadap stakeholder eksternal, khususnya dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan program Bantuan Pembiayaan Perumahan Subsidi. Peserta diberikan pemahaman mengenai identifikasi risiko, strategi mitigasi, serta mekanisme pengawasan agar setiap program berjalan sesuai prosedur dan aman dari potensi kerugian.

Selanjutnya, peserta mengikuti sesi tentang strategi mitigasi risiko kebakaran pada bangunan gedung dan kawasan perumahan. Sesi ini dilengkapi dengan simulasi pemadaman kebakaran ringan yang dipandu oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pangkalpinang. Selain aspek teknis, materi ini juga menekankan penerapan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan) pada seluruh tahapan pembangunan.

Hari kedua difokuskan pada penerapan integritas bagi pelaksana dan pengawas pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman. Peserta diajak memahami peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan stakeholder eksternal dalam memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sesi penutup membahas pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM, dihadirkan narasumber dari Direktorat Risiko dan Pengendalian Pencegahan Korupsi, BPKP Perwakilan Provinsi Babel, akademisi, dan praktisi antikorupsi. Narasumber menjelaskan indikator ZI, tahapan evaluasi, strategi implementasi, serta berbagi pengalaman praktik terbaik dari instansi lain.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pejabat dan staf dari Dinas PUPRPRKP Provinsi Babel dan Kepala Bappeda Provinsi. Kehadiran mereka juga diikuti oleh pejabat teknis dari masing-masing kabupaten dan kota, termasuk kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman serta kepala badan perencanaan pembangunan daerah, yang mewakili kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur.

Selain unsur pemerintah daerah, kegiatan ini juga dihadiri oleh pejabat dan staf Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V, yang turut memberikan pengarahan teknis dan memfasilitasi jalannya sosialisasi. Kehadiran asosiasi pengembang, seperti APERSI, REI, Himpera, dan PI, memberikan perspektif eksternal dan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Tidak kalah penting, para koordinator kabupaten dan tenaga fasilitator lapangan (TFL) dari program BSPS hadir untuk berbagi pengalaman lapangan dan menyesuaikan praktik manajemen risiko di tingkat pelaksanaan.

Dengan keberagaman peserta tersebut, suasana sosialisasi menjadi interaktif. Diskusi, tanya jawab, dan simulasi kegiatan memberikan pengalaman langsung kepada peserta, sehingga pemahaman tentang manajemen risiko dan pembangunan zona integritas tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pekerjaan sehari-hari.

Kepala Dinas PUPRPRKP Provinsi Babel berharap kegiatan ini memperkuat sinergi antara Balai, OPD, kabupaten/kota, dan stakeholder eksternal, sehingga setiap program perumahan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan bebas risiko.“Kami mendukung penuh sosialisasi ini dan berharap seluruh peserta dapat menerapkan manajemen risiko dan integritas sebagai budaya kerja, sehingga Zona Integritas WBK/WBBM dapat terwujud di Provinsi Babel,” tutup Kepala Dinas.